Di tengah kesibukan aktivitas harian dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana, sebuah pemandangan ironis kerap kita temui di berbagai kantor pemerintahan, bahkan di instansi yang justru berurusan langsung dengan kebencanaan: minimnya rambu jalur evakuasi. Entah itu di gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), atau kantor-kantor terkait lainnya, petunjuk evakuasi yang jelas dan mudah diakses seringkali absen. Mengapa demikian?
Akar Permasalahan yang Menghambat
Beberapa faktor kunci tampaknya menjadi penyebab di balik kelalaian vital ini:
* Bukan Prioritas Utama: Seringkali, pemasangan rambu jalur evakuasi belum menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran maupun renovasi gedung. Prioritas lebih banyak diarahkan pada fungsi operasional atau estetika bangunan, meninggalkan aspek keselamatan sebagai nomor kesekian.
* Regulasi yang Lemah atau Kurang Ditegakkan: Meskipun ada standar keselamatan gedung, penegakan regulasi terkait jalur evakuasi masih perlu dipertanyakan. Aturan mungkin belum cukup spesifik, atau sanksi bagi instansi yang tidak patuh belum diterapkan secara tegas.
* Keterbatasan Anggaran: Pemasangan rambu evakuasi yang memenuhi standar termasuk penggunaan material tahan lama, pencahayaan darurat, dan penempatan strategis membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan anggaran di tingkat daerah atau instansi seringkali menjadi hambatan.
* Minimnya Kesadaran dan Pelatihan: Masih ada kesenjangan pemahaman di kalangan pengelola gedung mengenai pentingnya rambu evakuasi yang benar. Pelatihan rutin terkait prosedur tanggap darurat dan jalur evakuasi juga belum optimal, padahal ini krusial untuk menanamkan kesadaran.
* Asumsi "Sudah Tahu": Terdapat anggapan keliru bahwa karena staf di kantor kebencanaan sudah paham, rambu menjadi tidak terlalu mendesak. Padahal, rambu evakuasi didesain untuk semua orang, termasuk pengunjung, staf baru, dan terutama saat situasi panik.
* Perencanaan Keselamatan yang Belum Komprehensif: Proses perencanaan tata ruang dan keselamatan gedung seringkali belum melibatkan analisis risiko bencana yang menyeluruh. Akibatnya, kebutuhan fundamental akan jalur evakuasi yang jelas dan mudah dijangkau terabaikan.
Dampak Fatal dari Ketiadaan Rambu
Ketiadaan rambu jalur evakuasi bukan sekadar detail kecil; ini adalah celah besar dalam kesiapsiagaan bencana. Saat terjadi kondisi darurat seperti gempa bumi di Klaten, Jawa Tengah, atau kebakaran, kepanikan adalah reaksi alami. Tanpa petunjuk visual yang jelas, orang akan kebingungan mencari jalan keluar, memperlambat proses evakuasi, dan berpotensi menyebabkan lebih banyak korban jiwa atau luka-luka. Rambu evakuasi berfungsi sebagai panduan universal yang sangat dibutuhkan dalam situasi kritis, ketika waktu adalah segalanya.
Pentingnya Aksi Nyata
Mengingat potensi risiko yang mengintai, sangat mendesak bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk serius meninjau kembali dan memastikan ketersediaan rambu jalur evakuasi yang sesuai standar di seluruh gedung pemerintahan. Ini bukan hanya masalah kepatuhan terhadap regulasi, melainkan wujud nyata komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan bagi seluruh warga, baik staf maupun masyarakat yang berinteraksi dengan instansi tersebut. Kesiapsiagaan bencana dimulai dari hal-hal fundamental seperti ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar